TEXT SIZE :
KEMENANGAN Bibit Waluyo-Rustriningsih yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2008-2013 telah menggairahkan kembali dinamika politik di pentas nasional.
Kekalahan PDIP di Sumatra Utara, basis politik terbesar moncong putih di Sumatra, ditambah keterpurukan di Jawa Barat, telah menambah kekhawatiran tentang hilangnya pengaruh parpol kaum nasionalis-Soekarnois ini.
Sekalipun Banten dan Jakarta berhasil dipertahankan mati-matian secara kolaboratif dengan parpol lain, namun kekalahan di Jawa Barat memicu luka mendalam. Hal yang mengejutkan adalah Bibit-Rustri baru sekitar tiga bulan dipasangkan. Sementara pasangan yang diusung Partai Golkar, Bambang Sadono dan M Adnan, sudah jauh-jauh hari melakukan sosialisasi.
Bibit adalah tokoh lama yang merupakan figur tentara murni, sementara Rustri adalah srikandi politik baru yang merupakan buah dari pohon PDIP sendiri. Gabungan antara generasi lama dan baru ini membuahkan dukungan yang tersebar rata, bahkan melebihi perolehan suara PDIP dalam Pemilu 2004. Sebagai satu-satunya kandidat perempuan, Rustri seakan menggantikan peran Megawati ketika muncul dalam Pemilu 1999.
Rustri meniti jenjang pengkaderan bertahap dengan penuh keyakinan, dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi. Kemenangan Bibit-Rustri bukanlah kejutan. Itu kemenangan yang objektif, rasional, kalkulatif, matematis, atau apa pun yang bisa disebutkan. Justru aneh kalau Bibit-Rustri kalah, sebagaimana Golkar kalah di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, basis tradisional mereka.
Benar juga bahwa figur lebih menentukan daripada mesin partai politik. Tetapi keliru kalau mesin politik sama sekali dianggap tidak berguna dalam pilkada. Jawa Tengah, yang sempat dicatat sebagai sumber rekrutmen utama para jenderal Orde Baru sehingga mengendalikan elite politik, pemerintahan, dan ekonomi Orde Baru, ternyata kembali menghasilkan model kepemimpinan sipil-militer, tua-muda, dan lelaki-perempuan dalam ranah politik praktis.
Dampak kemenangan ini akan kembali membangkitkan semangat psikologis dari PDIP. Megawati Soekarnoputri diperkirakan akan terus mengelola basis politik utamanya ini demi Pemilu 2009. Apalagi sebulan ke depan tahapan kampanye sudah dimulai.
Dibanding Partai Golkar yang terus menunjukkan pertengkaran politik dengan pemerintah, buah dari dualisme sikap untuk mendukung atau menolak pemerintahan ini PDIP lebih memiliki kesiapan mental, mesin politik, jaringan, serta kemampuan logistik. Apabila Partai Golkar tidak mampu melakukan konsolidasi internal, bisa diperkirakan lumbung-lumbung suaranya akan dengan mudah digerogoti oleh PDIP atau parpol menengah seperti PKS.
Pertarungan terakhir PDIP adalah bagaimana merebut dan mempertahankan Bali. Satu purnawirawan polisi dipersiapkan untuk itu. Tetapi Jawa Timur diperkirakan akan sulit direbut PDIP, mengingat komunitas Nahdlatul Ulama menjadikan provinsi ini sebagai barometer dari aliran politik Islam tradisional. Kalaupun kandidat berlatar NU lebih dari satu, para ulama dan pendukung utamanya bisa saja pada saat terakhir memusatkan suara kepada satu kandidat unggulan.
NU tentu tidak mau menangis di kandang sendiri sebagai sumbangsih politik dan sinyal kuat eksistensinya di tingkat nasional. Politik aliran, sekalipun tidak sama dan sebangun dengan Pemilu 1955, tetap menjadi magnet yang menjadi retorika politik para politikus. Masing-masing daerah dikaveling sesuai dengan kepentingan ideologisnya. Namun, secara kritis bisa dikatakan bahwa tidak ada kaitan antara ideologi politik itu dengan posisi gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Bahwa satu provinsi akan melakukan negosiasi aset dan meluncurkan program "daerahisasi"- atau memajukan model ekonomi pasar sosial, mengingat latar belakang tokohnya-akan sulit terlaksana. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Peranannya menjalankan fungsi-fungsi desentralisasi.
Akan justru menjadi bulan-bulanan para pengamat dan aktivis apabila gubernur melangsungkan kampanye terbuka atau tertutup untuk memenangkan pasangan presiden dan wakil presiden tertentu, dengan alasan netralitas. Mungkin karena itu pula Syamsul Arifin, Gubernur Sumatra Utara terpilih, mencium tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.
Dia menyadari bahwa posisinya tidak lebih baik, sekalipun mampu menjungkalkan kandidat yang didukung Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden. Dari uraian itu bisa dipahami bahwa pilkada adalah alat pengukur tensi darah parpol, apakah berdarah rendah sehingga ciut sebelum pemilu nasional ataukah berdarah tinggi, sehingga terus menggelorakan semangat kemenangan.
Keberhasilan PDIP memenangi pertarungan di kandang sendiri membawa pengaruh kepada kader-kader lain untuk terus melakukan kerja-kerja politik konkret. Sebagai sumbu dan hulu politik nasional, pertarungan politik di Pulau Jawa menjadi sangat diminati bagi penentu arah Pemilu 2009. Tetapi patut diingat bahwa Pilkada Jawa Tengah juga membeberkan betapa tingginya apatisme di kalangan pemilih.
Angka golput yang besar, yakni 40 persen, adalah lebih dari pemilih terdaftar, bahkan mengalahkan perolehan suara Bibit-Rustri. Jumlah 40 persen lebih suara Bibit-Rustri diperoleh dari (sebut saja) 60 persen pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih. Semakin rendahnya partisipasi pemilih itu menunjukkan bahwa masyarakat pemilih tidak lagi "senekat" dulu dalam mendukung parpol atau tokoh-tokoh mereka. Artinya, tantangan parpol ke depan, terutama parpol besar, adalah bagaimana menggerakkan pemilih sampai ke pemungutan suara.
Karisma sang tokoh tidak akan lagi mampu menggerakkan itu, karena semakin disadari betapa politik bukan lagi demi kesejahteraan rakyat, melainkan dilihat sebagai bagian dari pertarungan prestise kalangan elite saja. Yang diuntungkan oleh politik dalam satu dekade ini hanya kalangan pemimpin, bukan kalangan rakyat. Karena itu pula pilihan golput adalah buah dari kegagalan elite politik memberikan makna atas politik dan demokrasi. (*)
INDRA JAYA PILIANG
Analis Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta
RSS